Turis China Pasang Bendera Bertuliskan "Jkt. Desa China" di Pulau Pari, Kepulauan Seribu

Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu dikejutkan dengan kedatangan serombongan turis Cina yang memasang bendera bertuliskan "Jkt, Desa Cina" dan spanduk bertulisan Cina. Kejadian yang serba cepat itu langsung dilaporkan warga ke Sospol Pulau Pari.

Pemasangan bendera dan spanduk tersebut berawal kedatangan kapal snorkling yang membawa 23 turis dari Cina, 2 diantaranya orang Indonesia, supir dan baby syster menuju Pulau Pari. Ketika mereka turun tiada ada barang atau bawaan yang mencurigai.

BACA JUGA : SOLUSI MENGUNTUNGKAN DAFTAR GRATIS

"Dari dermaga sampai ke tempat snorkling saya tidak melihat atas atau atap kapal. Karene bendera di atas atap kapal dan sya berada diposisi kemudi," ujar Kathur Sulaiman, pengemudi kapal snorkling kepada media, Minggu (11/9).

Setelah perjalanan pulang, katanya, kapal mengalami kerusakan mesin. Lalu ia mengecek kondisi mesin, sedangkan kemudi digantikan rekannya. Pada saat kapal mendekat muara pelabuhan, ia melihat ke atas kap kapal dan melihat jelas bender yang bertulisan aksara Cina. Kathur langsung mengambil foto segera. Ketika kapal bersandar, salah satu turis tersebut langsung membuka bendera. Secara tegas Kathur menegur mereka untuk tidak memasang bendera tersebut di Pulau Pari.

Kejadiannya begitu cepat, sekira pukul 17,39 WIB.. Saya tegor karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka langsung jalan saja. Sementara posisi kapal saya sudah mulai bertolak untuk pindah pelabuhan., ungkap tokoh Pulau Pari ini.

BACA JUGA : SOLUSI MENGUNTUNGKAN 

Selanjutnya, tambah Kathur, Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Ketua RW dan Ketua RT 1 melaporkan ke Pospol Pulau Pari untuk ditindak lanjuti. Kapospol Hendra langsung mendahan bendera dan spanduk beraksara Cina tersebut.

Salah satu turis yang bisa berbahasa Indonesia meminta maaf atas keteledoran mereka karena telah berani memasang bendera beraksara Cina di Pulau Pari

Tokoh Senior Siapkan Tim, Siap Seret Dosa Jokowi ke Ranah hukum

POSMETRO INFO - Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri menilai pelanggaran demi pelanggaran UU yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah cukup menjadi alasan bagi pemakzulan pemerintahan yang baru berumur dua tahun itu.

Hal itu ia katakan usai melakukan pertemuan dengan Mantan Ketua MPR RI Amien Rais dan mantan anggota MPR RI Lili Wahid di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Alasan pertama, yakni pemerintahan Jokowi dalam pemerintahannya selalu berhutang keluar negeri sehingga hutang negara saat ini sudah mencapai Rp 4 ribu triliun.

"Banyak aset negara digadaikan, patut diduga sebentar lagi akan dijual," kata Rachma.

Kesalahan berikutnya yakni mengubah standar minimal defisit anggaran yang tadinya hanya 3 persen menjadi 5 persen. Selain itu, pemerintah juga beberapa waktu lalu telah memotong anggaran 83 kementrian dan lembaga hanya dengan mengeluarkan inpres, padahal sebetulnya harus melalui tahapan pembahasan bersama DPR. 

"Itu salah satu pembicaraan kita tadi," tandasnya.

Terakhir, bebernya, Jokowi mengangkat Arcandra Tahar yang merupakan warga negara luar negeri menjadi seorang menteri.

Nah, langkah hukum apa yang akan mereka lakukan, Lily Wahid menimpali. Dia menegaskan sejauh ini mereka sudah menyiapkan beberapa tim untuk menuntut menyeret dosa pemerintah itu ke ranah hukum.

"Memang beberapa teman-teman sudah menyiapkan tentang hal ini, kalau soal melencengnya APBN yang melebihi 3 persen ini sebenarnya teman-teman juga bersiap-siap. Jadi tiap-tiap pelanggaran (pemerintah), masing-masing punya kelompok sendiri-sendiri. Karena kita melihat memang tidak mungkin penyelesaiannya dilakukan tanpa gugatan," 

Jokowi Ancam Keluarkan PP Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengancam bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) tentang Tax Amnesty (pengampunan pajak) apabila proses pembahasan RUU di DPR mandek. Hingga saat ini, lembaga legislatif terkesan menunda-nunda pembahasan RUU Tax Amnesty.

"Tetapi kita sudah siapkan PP kalau tax amnesty di sana punya masalah," tegas Jokowi saat menghadiri IESE 2016 di Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (27/4/2016).

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak terlalu perlu menunggu DPR mengesahkan RUU menjadi UU Tax Amnesty. Masih banyak opsi lain untuk menggolkan kebijakan baru itu.

"Kita tak harus tergantung pada UU Tax Amnesty," ujar dia.


Presiden Joko Widodo/Desi Angriani

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Namun, proses pembahasan RUU tersebut diprediksi kembali mundur.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sempat mengatakan sebagian fraksi masih ingin mempelajari soal ini.  Pembahasan dirasa sulit dilakukan pada masa sidang ini karena DPR akan memasuki masa reses 29 April.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menjamin pihaknya segera merampungkan RUU Tax Amnesty. Ia menjamin Panja Tax Amnesty terbentuk, Rabu 27 April. Ade memastikan Panja pasti bekerja selama masa reses.


Ketua DPR Ade Komarudin/Foto Dok Antara

Jokowi tak main-masin soal tax amnesty. Dalam rapat terbatas soal pengampunan pajak Senin 25 April, Jokowi kembali menegaskan posisi pemerintah. Tax amnesty dinilai penting untuk perekonomian Indonesia.

Presiden ke-7 Indonesia ini memperkirakan akan ada uang berbondong-bondong yang masuk ke Indonesia dari luar negeri begitu tax amnesty diterapkan. Ia juga meminta kementerian terakit menyiapkan instrumen investasi. Instrumen itu dipersiapkan untuk arus masuk uang yang diprediksi bakal mengalir deras, baik investasi portofolio atau langsung.


(OJE)

Jokowi: Kondisi WNI yang Disandera Baik

Jokowi: Kondisi WNI yang Disandera Baik, Posisinya Berpindah-pindah

Jakarta - Pemerintah masih berupaya membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Presiden Joko Widodo menegaskan kondisi sandera masih dalam keadaan baik, namun posisinya berpindah-pindah.

"Sampai saat ini sandera masih baik kondisinya, nggak ada masalah," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakpus, Selasa (26/4/2016).

Jokowi terus mengikuti perkembangan kasus penyanderaan ini, baik pagi, siang hingga malam. Komunikasi juga terus dilakukan termasuk memantau pergerakan sandera.

"Selalu saya ikuti posisinya seperti apa dan komunikasi terus kita lakukan, baik dengan pemerintah Filipina maupun juga dengan yang menyandera. Kita harapkan ini bisa segera diselesaikan," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut upaya pembebasan sandera WNI ini tidak mudah karena berada di wilayah Filipina, termasuk kesulitan karena posisi sandera yang berpindah-pindah tadi.

"Kita tahu kemarin sandera sudah dipindah lagi ke tempat yang lain. Pindah-pindah sandera juga menyulitkan kita. Tapi Insya Allah segera kita selesaikan," tegas Jokowi.