Liputan6.com, Jakarta
- Tantangan
perekonomian Indonesia dua tahun ke depan akan semakin berat. Presiden terpilih
Joko Widodo (Jokowi) perlu meninggalkan zona nyaman dan menghadapi segala
tantangan tersebut bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinetnya.
Hal inilah yang tidak dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama memimpin
Indonesia.
"Kelemahan
pemerintahan SBY selalu ingin berada di zona nyaman. Contohnya mempertahankan
pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun sudah dianggap prestasi. Padahal
potensinya bisa tumbuh lebih tinggi," ujar Pengamat LIPI, Latif Adam
saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (24/10/2014).
Sementara sisi positif
dari pemerintahan SBY, sambung Latif, mendesain konsep Masterplan Percepatan,
Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta skema pembiayaan
melalui kerjasama pemerintah dan swasta (public privat partnership/PPP) meskipun implementasinya kurang
baik.
"Nah Jokowi nggak
boleh ada di zona nyaman, karena tantangan semakin berat," tegas
dia.
Alasannya, dijelaskan
dia, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sehingga
membutuhkan peningkatan daya saing produksi dan sumber daya manusia yang
berkualitas.
"Kalau
mengandalkan business as usual semakin lama semakin tersisih dalam pergaulan ekonomi
global," ujarnya.
Di samping itu, kata
Latif, pemerintah Jokowi harus berani mereformasi fiskal atau keuangan negara.
Caranya bukan saja mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,
tapi juga lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak, cukai dan
sebagainya.
"Kan katanya
kebutuhan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan mencapai Rp 6.000
triliun, nah itu uangnya dari mana. Kalau utang lagi pasti ada risiko,"
tandas Latif.
Sebelumnya, Kepala
UKP4, Kuntoro Mangkusubroto menilai, pembangunan infrastruktur di Indonesia
terbilang sangat lambat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan tol,
pembangunan fasilitas air minum, pelabuhan, kilang minyak dan sebagainya.
"Memperbaiki
kemampuan pengelolaan infrastruktur karena pembangunannya dalam lima tahun ke
depan membutuhkan dana Rp 6.000 triliun," ungkap Kuntoro. (Fik/Ndw)
Berbagi itu indah indahnya berbagi dengan membagi artikel ini keteman teman anda di sosial media seperti Facebook, twitter, dan lainnya maka anda sudah melakukan kebaikan yang akan , atau mungkin bermanfaat bagi teman atau sahabat anda. dan mohon bantuanya. Silahkan berkomentar yang relevan dan jangan melakukan SPAM atau meninggalkan link hidup demi kebaikan dan terjamin keindahan dalam persahabatan.